Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti foto bersama usai membuka seleksi uji kompetensi atau asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setjen DPR RI. di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9/2020). Foto : Arief/man

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti membuka kegiatan asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Setjen DPR RI. Menurutnya, program ini merupakan salah satu program reformasi birokrasi yang diharapkan dapat memetakan profile kompetensi dan kesesuain jabatan (Jobfit) yang dimiliki peserta.

“Kami berharap pelaksanaan asesmen ini dapat dilaksanakan secara objektif, valid, reliabel dan transparan," kata Maya saat membuka seleksi uji kompetensi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9/2020). Ia menuturkan, asesmen akan terbagi ke dalam dua tahapan. Pertama asesmen akan berlangsung selama 2 hari (12 - 13 September 2020) dengan peserta adalah para pejabat eselon II di lingkungan Setjen DPR RI.

Adapun output dari asesmen ini untuk memotret kompetensi peserta secara objektif. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menghasilkan bank data berupa informasi dan keterangan yang relevan, objektif, akurat dan komprehensif tentang kompetensi dan psikologis. "Tujuannya, sebagai data, jadi kita ada peta data. Semua punya track record, kemampuan akademis dan psikologis. Jadi, the right man on the right place," ujar Maya.

Maya menambahkan, kegiatan asesmen ini sejalan dengan terbitnya Perpres 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI menggantikan perpres Nomor 27 Tahun 2015 yang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan legislatif saat ini. Sehingga diperlukan pelaksanaan Jobfit untuk mengetahui Profile Kompetensi yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dan dinamika organisasi saat ini.

Sejalan dengan itu, Inspektur Utama Setyanta Nugraha mengatakan pogram ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga agar tetap menjaga hasil yang independensi, objektif dan akurat, sehingga penempatan pegawai bisa sesuai dengan kesesuain jabatan dengan pemangku.

Nantinya, pengisian jabatan akan menyesuaikan profile kompetensi yang dimiliki peserta. Adapun salah satu faktor penilaian yaitu, kompetensi manajerial baik secara teknis maupun substansi. "Contoh, substansinya menguasai masalah SDM, maka penugasan di dalam masalah SDM, begitu juga di bidang keuangan, sejauh mana kompetensi di bidang itu,"  jelas Totok, sapaan akrab Setyanta.

Dia menambahkan, semua upaya yang dilakukan saat ini didasarkan pada Perpres No 20 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI yang menggantikan Perpres No 15 Tahun 2014 yang lalu, dengan pengubahan sejumlah nomenklatur jabatan. "Sebagaimana diketahui, kini Setjen telah memiliki perpres baru, tentang struktur baru untuk organisasi Setjen DPR yang akan datang dan sedang dilakukan pembahasan antara kita bersama dengan Kementerian PAN-RB," tandasnya. (ann/es)